Saat ini, dikenal adanya dua sistem keuangan sebagai jalur penerbitan dan peredaran uang serta pembayaran. Pertama, sistem perbankan dengan uang kertas dan logam sebagai alat pembayarannya, dan kedua, sistem blockchain dengan uang digital dalam bentuk crypto currency sebagai alat pembayarannya.

Adapun e-money atau uang elektronik, baik yang bersifat server based seperti Ovo dan Gopay atau yang bersifat card based seperti e-toll, termasuk bagian dari alat pembayaran dalam sistem perbankan. Karena pada hakikatnya, e-money merupakan uang kertas yang disimpan dalam bentuk elektronik pada perusahaan penerbit.

Blockchain dan Crypto Currency

Pada dasarnya blockchain adalah sebuah sistem yang merekam suatu rangkaian transaksi (record-keeping system). Hal yang sama yang dilakukan dalam dunia perbankan. Perbedaannya adalah, dalam sistem blockchain, rekaman transaksi tersebut bersifat terbuka (open ledger) sementara dalam sistem perbankan, rekaman transaksi itu bersifat tertutup. Bersifat tertutup berarti hanya bank dan nasabah yang bersangkutan yang bisa mengakses rekaman transaksinya. Pihak lain tidak bisa mengakses.

Dengan penerapan sistem tertutup dalam perbankan ini, kita akan bisa memahami mengapa lahir sebuah mekanisme pembayaran dalam perbankan yang disebut sebagai Letter of Credit (LC) dalam transaksi ekspor impor. Seorang eksportir, perlu memastikan bahwa importir yang membeli barangnya, memiliki dana yang cukup untuk membayar. Namun, karena eksportir tidak bisa mengetahui kondisi keuangan importir di bank (sebab bank menerapkan sistem pencatatan tertutup), eksportir akan meminta importir agar bank dimana ia menyimpan uang, menerbitkan surat penjaminan yang disebut Letter of Credit (LC). Dengan adanya LC ini, eksportir merasa aman karena mendapatkan kepastian pembayaran.

Pada tahun 2008, sebuah artikel berjudul “Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System” yang ditulis oleh seseorang dengan nama pena Satoshi Nakamoto dipublikasikan untuk mengenalkan sistem blockchain dan bitcoin sebagai alat pembayarannya. Pada perkembangannya, ada banyak crypto currency selain Bitcoin.

Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa transaksi jual beli melalui internet yang selama ini dimediasi oleh lembaga keuangan (bank) mempunyai beberapa kelemahan:

1. Lembaga keuangan sebagai mediator tidak dapat menyelesaikan seluruh sengketa yang muncul dalam transaksi elektronik khususnya yang terkait masalah double-spending. Double spending merupakan perbuatan fraud atau kecurangan dimana seseorang menggunakan satu uang dalam nominal tertentu untuk bertransaksi lebih dari satu kali.

2. Dengan adanya problem sebagaimana disebut pada nomor satu diatas, maka diperlukan sistem pembayaran elektronik yang dapat memvalidasi transaksi berdasarkan pembuktian secara cryptographic sehingga dua pihak dapat melakukan transaksi secara langsung tanpa dimediasi oleh pihak ketiga seperti lembaga keuangan (trusted third party).

Cryptography adalah metode perlindungan terhadap suatu informasi dan komunikasi melalui penggunaan kode-kode atau bahasa sandi yang hanya dapat dibaca oleh pihak yang dituju atau pihak yang memprosesnya. Dalam dunia komputer, cryptography ditulis dengan menggunakan bahasa matematika dan satu set aturan perhitungan yang disebut dengan algoritma agar suatu pesan yang dikirim akan sulit dibaca atau dikonversi dalam bahasa normal.

Dengan meniadakan peranan dari lembaga keuangan, maka biaya transaksi akan lebih murah dan batasan minimal transaksi yang biasanya ditetapkan oleh lembaga tersebut bisa dihilangkan. Demikian pula untuk batasan-batasan lainnya yang dapat menghilangkan fleksibilitas dalam transaksi.

Siapa Validator Transaksi Dalam Sistem Blockchain?

Pada sistem perbankan, pihak yang menjadi validator dalam transaksi keuangan adalah bank. Jika kita melakukan pembayaran atau transfer uang, maka bank yang terkait yang akan memastikan transaksi tersebut dilakukan secara benar dan sampai pada pihak yang benar pula. Ini disebut dengan centralized computing, karena masing-masing bank akan mencatat dan menyimpan rekaman transaksinya sendiri-sendiri.

Lalu siapa yang menjadi validator dalam sistem blockchain? Berbeda dengan sistem perbankan yang bersifat centralized, blockchain menganut prinsip decentralized computing. Artinya siapapun bisa menjadi validatornya asalkan memiliki perangkat komputer yang memadai. Kemudian apa yang membuat orang-orang tersebut bersedia melakukan validasi atas transaksi orang lain?

Orang-orang tersebut bersedia menjadi validatornya karena, bagi siapa yang berhasil terlebih dahulu memvalidasi suatu transaksi, maka sistem blockchain secara otomatis akan menerbitkan Bitcoin baru sebagai imbalan bagi validator. Bitcoin yang diperoleh seorang validator akan disimpan dalam sebuah e-wallet atau dompet digital semacam Ovo dan Gopay. Setelah itu, validator dapat memperdagangkan mata uang Bitcoin yang ia peroleh dengan mata uang lainnya seperti rupiah, dollar, ringgit, dll.

Kita bisa membeli Bitcoin dengan cara membuka akun e-wallet untuk crypto currency. Melalui akun tersebut, kita bisa bertransaksi untuk membeli Bitcoin. Termasuk bisa digunakan untuk belanja di online merchant tertentu. Misalnya Amazon. Para validator ini, lebih populer disebut sebagai penambang Bitcoin.

Bagaimana Proses Validasi Dilakukan?

Validasi atas transaksi dilakukan dengan memecahkan kode-kode transaksi baru untuk kemudian dicocokkan dengan kode transaksi sebelumnya yang telah tersimpan dalam blok-blok informasi. Setiap transaksi yang telah berhasil diverfikasi oleh seorang validator, akan membentuk blok informasi baru. Blok baru tersebut kemudian akan dipublikasikan secara terbuka di dalam sistem blockchain. Demikian seterusnya.

Gambaran Sederhana Transaksi Dalam Blockchain

Alur sederhana terbentuknya blok-blok informasi adalah sebagai berikut:

1) A membeli 100 Bitcoin (Blok 1)

2) A membeli buku di merchant B seharga 50 Bitcoin (Blok 2)

3) A menjual buku yang dibeli sebelumnya seharga 40 Bitcoin (Blok 3)

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, informasi transaksi yang ada pada masing-masing blok tersebut, tercatat dalam bahasa sandi yang harus dipecahkan oleh validator sehingga validator bisa memastikan bahwa A memang valid untuk menjual buku tersebut karena berdasarkan info pada blok informasi no. 2, A telah membelinya dari Merchant B.

Adapun alur transaksi secara keseluruhan dalam sistem blockchain sehingga terbentuk satu blok informasi baru dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:

1) Transaksi 1 dilakukan.

2) Validator melakukan validasi atas transaksi 1.

3) Transaksi satu berhasil divalidasi sehingga terbentuk blok informasi 1.

4) Blok informasi 1 yang baru terbentuk, dipublikasikan dalam sistem blockchain (open ledger)

Demikian seterusnya akan bersambung dengan blok-blok berikutnya.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak yang menjadi validator dalam sistem blockchain disebut sebagai penambang Bitcoin (Bitcoin miner). Disebut penambang karena dari setiap aktivitas validasi atas transaksi yang berhasil dilakukan, seorang validator akan mendapatkan reward berupa beberapa unit mata uang Bitcoin yang secara otomatis diterbitkan oleh sistem Blokchain. Aktivitas validasi yang dilakukan oleh para validator/ penambang tersebut tidaklah dilakukan secara manual, namun mereka menggunakan sistem komputer dengan spesifikasi tertentu yang mampu memecahkan dan menyambungkan kode-kode transaksi antar blok informasi secara otomatis. Semakin canggih perangkat yang dimiliki oleh seorang penambang, semakin mudah ia memecahkan kode transaksi. Semakin banyak kode transaksi yang berhasil ia pecahkan, semakin banyak unit Bitcoin yang akan diterbitkan untuk penambang Bitcoin tersebut.

Apakah jumlah Bitcoin yang bisa ditambang oleh para penambang ini memiliki batas? Dengan kata lain, apakah Bitcoin yang bisa diterbitkan oleh sistem Blockchain bersifat terbatas? Jawabannya adalah ya. Sistem Blockchain saat ini hanya menyediakan total uang Bitcoin sejumlah 21 juta Bitcoin (investopedia). Saat ini jumlah Bitcoin yang telah berhasil ditambang adalah sebesar 18.420.400. Dengan demikian masih tersisa 2.579.600 Bitcoin yang belum tertambang (buybitcoinworldwide). Jika seluruh Bitcoin telah tertambang, maka ada dua skenario yang akan dijalankan agar para validator/ penambang tetap mau melakukan validasi:

1. Para penambang akan mendapatkan fee dari pihak yang melakukan transaksi. Hal ini sama dengan bank yang mendapatkan fee dari para nasabahnya atas jasa keuangan yang diberikan.

2. Dilakukan perubahan pada protokol Bitcoin sehingga suplai Bitcoin bisa diperbesar. Hal ini sama dengan pencetakan uang kertas baru yang menambahkan jumlah uang yang beredar.

Dalam sistem blockchain, poin nomor 1 dan 2 diatas perlu dilakukan karena kedudukan para penambang ini sangat penting bagi kelangsungan sistem Blockchain, sebab tanpa mereka sistem Blockchain tidak akan berjalan.

Adapun bagi orang yang bukan penambang, maka ia dapat memperoleh Bitcoin dengan membelinya melalui platform e-wallet yang khusus menjual mata uang crypto.Berbeda pada umumnya e-wallet untuk uang kertas, pada e-wallet untuk mata uang crypto terdapat fitur yang menonjol, yaitu berupa fitur trading atau perdagangan mata uang crypto. Misalnya, kita bisa melihat fitur tersebut pada situs e-wallet Coinbase di situs coinbase. Ini bisa menjadi salah satu indikasi bahwa fungsi mata uang crypto (termasuk Bitcoin) saat ini lebih didominasi untuk kepentingan spekulasi daripada transaksi.

Faktanya, dalam sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Dirk G. Baur dkk (2017) berjudul: “Bitcoin: Medium of Exchange or Speculative Assets?” menjelaskan bahwa penelitian mereka membuktikan, Bitcoin lebih banyak digunakan untuk aktivitas spekulatif dibandingkan sebagai alternatif mata uang atau medium of exchange.

Analisa Syariah dan Fatwa Terkait Bitcoin

Salah satu hal mendasar dalam syariah berkenaan dengan penerbitan uang adalah bahwa uang harus dikeluarkan oleh otoritas pemerintahan. Hal ini untuk menjaga kemashlahatan umum dan mencegah terjadinya mudharat bagi masyarakat. Dengan demikian tidak semua pihak dapat serta merta melakukan pencetakan atau penerbitan uang. Imam Ahmad berkata:

لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان

“Tidak boleh mencetak dirham kecuali di tempat pencetakan dengan izin sulthan (pemegang otoritas pemerintahan)” (Abu Ya’la, Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah).

Kemudian Imam An-Nawawi juga berkata:

قال أصحابنا : ويكره أيضا لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير إن كانت خالصة لأنه من شأن الإمام ولأنه لا يؤمن فيه الغش والإفساد

“Berkata ashhabuna (madzhab Syafi’i): tidak diperbolehkan selain Imam untuk mencetak dirham dan dinar karena hal tersebut merupakan kewenangannya dan karena ia diyakini tidak akan berbuat kecurangan dan kerusakan (dalam pencetakan uang tersebut)” (Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab).

Adapun Bitcoin dalam sistem blockchain tidak diterbitkan oleh otoritas pemerintahan dan tidak didasarkan pada landasan dan payung hukum yang jelas sebagai mata uang. Bahkan nama Satoshi Nakamoto yang dikenal sebagai orang yang membuat dan memperkenalkan bitcoin adalah nama pena yang tidak tidak jelas apakah ia adalah nama perorangan atau nama kelompok orang. Oleh sebab itu posisi pemegang uang Bitcoin sebenarnya sangatlah rentan untuk dirugikan sebab pemegang aturan penerbitan atau protokol Bitcoin sendiri adalah pihak yang tidak mempunyai kejelasan. Dengan demikian, jika dikatakan bahwa Blockchain ditujukan untuk melindungi kepentingan dua pihak yang melakukan transaksi, pada penerbitan dan perdagangan Bitcoin justru masih memiliki celah besar untuk terjadi sebuah kecurangan.

Disamping itu jika dilihat dari proses penerbitannya, penerbitan bitcoin tidak memiliki dasar pertimbangan mashlahat dan mudharat yang bisa dipertanggungjawabkan karena hanya didasarkan pada algoritma matematika. Sepanjang seorang penambang bisa memecahkan teka-teki algoritma dari transaksi, maka Bitcoin akan diterbitkan dan dibayarkan kepada penambang tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa pekerjaan validator/ penambang dalam memvalidasi transaksi pada sistem Blockchain bukanlah seperti seseorang yang bekerja memeriksa kelengkapan dan kecocokan dokumen sehingga orang tersebut pasti dibayar atas jasa pemeriksaan yang ia lakukan karena proses pemecahan kode transaksi tersebut sebenarnya dijalankan oleh sebuah perangkat komputer yang bekerja secara otomatis milik para penambang yang terhubung dengan sistem Blockchain. Siapa yang perangkatnya berhasil memecahkan kode terlebih dulu, maka dialah yang menang dan akan mendapatkan Bitcoin. Disinilah bisa berlaku prinsip game theory pada aktivitas ini (Mauro Conti dkk, 2017, A Survey on Security and Privacy Issues of Bitcoin).

Negara-negara di dunia saat ini mempunyai respon yang beragam terhadap penggunaan Bitcoin tersebut. Ada negara yang menganggapnya sebagai sesuatu yang legal, baik sebagai alat pembayaran maupun sebagai aset yang diperdagangkan, ada negara yang menganggapnya hanya legal sebagai aset yang dapat diperdagangkan saja namun ilegal sebagai alat pembayaran, dan ada pula negara yang menganggapnya sebagai sesuatu yang ilegal.

Kemudian dari hasil penelitian sebagaimana penjelasan sebelumnya, juga diketahui bahwa fungsi Bitcoin saat ini lebih banyak digunakan dalam aktivitas spekulasi dibandingkan sebagai alat tukar atau pembayaran. Aktivitas spekulasi ini mengandung unsur gharar (ketidakpastian yang dilarang) dan maysir (perjudian) sebab melanggar maqashid asy-syariah (shariah objectives) dari uang atau alat tukar dalam syariat.

Dari pemaparan tentang Bitcoin diatas, pendapat para ulama terkait hukum Bitcoin dalam pandangan syariah saat ini terbagi menjadi tiga:

1) PERTAMA: Pendapat yang mengharamkan

Fatwa yang mengharamkan Bitcoin diantaranya dikeluarkan oleh Dar Al-Ifta’ (Lembaga Fatwa) Mesir, Dar Al-Ifta` Palestina, Al-Majlis Al-A’la li Asy-Syu`un Ad-Diniyyah (Majelis Tinggi Urusan Agama) Turki, dan Komisi Umum Urusan Agama di Abu Dhabi (Dr. Umar Abd Abbas, Proceeding Book, 15th International Conference of Sharjah University, UAE, 2019).

Kutipan fatwa Dar Al-Ifta’ Mesir adalah sebagai berikut:

بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين “Bitcoin”، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه “لا ضرر ولا ضرار”.

“Setelah melakukan penelaahan secara mendalam dan berdasarkan keterangan dari para ahli khususnya terkait uang elektronik Bitcoin, maka Dewan Fatwa pada Dar Al-Ifta’ Mesir memandang bahwa peredaran mata uang Bitcoin dan bertransaksi dengan mata uang tersebut baik dalam bentuk jual beli, sewa dan lainnya, secara syariat adalah haram disebabkan adanya dampak negatif yang ditimbulkan pada ekonomi, menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan pasar dan merusak makna bekerja serta tidak adanya perlindungan dan pengawasan hukum yang memadai bagi para pihak yang bertransaksi. Disamping itu, penerbitan Bitcoin telah melampaui batas kewenangan dari pihak yang berkompeten (dalam perkara terkait penerbitan uang yaitu otoritas pemerintah) sehingga menimbulkan mudharat akibat adanya gharar dan ketidakjelasan dalam pertukarannya, dalam standar yang ditetapkan, dan nilainya sehingga masuk dalam keumuman hadits Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam: Barangsiapa yang berbuat curang maka bukan termasuk golonganku. Demikian pula transaksi atas Bitcoin tersebut memberikan risiko yang sangat tinggi bagi individu dan negara dimana terdapat kaidah syar’iyyah yang menyatakan: Tidak boleh ada bahaya dan memberikan bahaya pada pihak lain”.

2) KEDUA: Pendapat yang memiliki kecenderungan melarang namun masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut sehingga belum bersifat final.

Pendapat sementara ini diantaranya dikeluarkan oleh Majma’ Al-Fiqh Al-Islami dalam keputusan nomor 237 tentang Uang Elektronik. Dalam keputusannya tersebut dinyatakan:

ثالثاً: نظرًا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة وعدم استقرار التعامل بها؛ فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم

“Menimbang pada pembahasan sebelumnya bahwa pada mata uang ini (uang elektronik termasuk Bitcoin) terkandung risiko yang besar dan tidak adanya stabilitas dalam bermuamalah dengan mata uang tersebut maka Majelis merekomendasikan dilakukannya pembahasan serta studi lebih lanjut terhadap kasus-kasus yang terjadi (terkait masalah uang elektronik) yang dapat berpengaruh terhadap hukum”

3) KETIGA: Pendapat yang membolehkan

Pendapat yang membolehkan transaksi atas Bitcoin dan penggunaannya diantaranya mendasarkan pada perkataan Imam Malik dalam Kitab Al-Mudawwanah tentang definisi uang bahwa uang ialah alat tukar yang secara urf (adat kebiasaan) berlaku diterima di masyarakat walaupun berasal dari kulit hewan (Dr. Umar Abd Abbas, Proceeding Book, 15th International Conference of Sharjah University, UAE, 2019).

Kesimpulan Terkait Hukum Bitcoin

Dari dua pendapat antara yang melarang dan membolehkan, berdasarkan dalil-dalil yang digunakan dan fakta yang ada, pendapat yang melarang penerbitan, pembelian dan penggunaan Bitcoin tersebut lebih kuat.

Key points yang menjadi pertimbangan pelarangan atas Bitcoin dalam fatwa adalah:

a. Bitcoin diterbitkan bukan saja oleh pihak yang tidak memiliki otoritas pemerintahan namun juga tidak mempunyai kejelasan identitas, termasuk dari aspek hukum.

b. Saat ini fungsi bitcoin lebih dijadikan sebagai alat spekulatif daripada sebagai alat tukar atau pembayaran. Hal inilah yang menyebabkan eksistensi Bitcoin masih ada hingga saat ini.

c. Tidak adanya pertimbangan mashlahat dan mudharat dalam penerbitan mata uang Bitcoin sebab dalam proses penerbitannya hanya didasarkan pada kecocokan algoritma matematika.

Apakah sistem blockchain dapat dikembangkan tanpa penggunaan uang crypto seperti Bitcoin dan lainnya? Dilihat dari tujuan dan konsep dasar dari Blockchain, seharusnya bisa. Alat pembayarannya menggunakan e-money yang berbentuk simpanan elektronik (bukan e-money sebagai mata uang) yang saat ini sudah kita aplikasikan. Tentunya dengan memenuhi ketentuan syariah, sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI Nomor 116 2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Oleh Ardiansyah Rakhmadi
https://ardiansyahrakhmadi.com