Salah satu metode yang digunakan dalam proses audit dalam Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah gap analysis. Kalau melihat dari sudut pandang ini, maka, bisa kita jumpai bahwa seringkali problem dalam SOP produk LKS sebenarnya bukan terletak pada apakah terdapat ketentuan internal yang melanggar ketentuan fatwa atau tidak. Kecil kemungkinan itu akan terjadi. Kecuali yang terkait dengan adanya perbedaan dalam pemahaman fiqih yang digunakan.

Mengapa demikian? Sebab pada level SOP, aturan tersebut sudah melalui berbagai tahap pemeriksaan. Pertanyaan yang utama adalah: “Apakah SOP sebuah produk LKS telah mencakup seluruh aturan yang terdapat di dalam fatwa secara mendetil dan komprehensif?” Sebab disinilah letak masalahnya. SOP yang bersifat longgar akan menyebabkan terjadinya banyak penyimpangan dalam implementasinya.

Contoh, dalam fatwa DSN tentang akad murabahah disebutkan:

“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”

Maka diantara pertanyaan yang bisa diajukan pada SOP LKS adalah:

1. Apakah SOP produk telah mengatur proses pembelian barang oleh nasabah selaku wakil LKS dari suplier?

2. Apakah SOP produk telah mengatur proses serah terima barang atau penguasaannya dari suplier kepada LKS (baik secara langsung maupun melalui wakil) sebelum akad murabahah antara LKS dan nasabah dilakukan?

3. Apakah SOP produk telah mensyaratkan bahwa akad murabahah antara LKS dan nasabah hanya boleh dilakukan setelah terjadi serah terima penguasaan atas barang dari suplier kepada LKS? Apakah LKS telah mengatur tentang dokumen-dokumen pembuktiannya?

Jika jawaban dari pertanyaan diatas adalah “belum diatur”, maka potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam implementasinya sangat besar. Kecuali seluruh eksekutor di lapangan sudah memahami ketentuan syariahnya secara individual sebagaimana dalam fatwa dan mempraktikkannya dengan benar.

Ini pada level SOP.

Tahap berikutnya adalah pada implementasi produk. Dari sudut pandang gap analysis, yang harus dijaga ialah Jangan sampai SOP produk sudah benar, namun salah dalam implementasinya. Ini kembali pada persoalan diatas. Ketika SOP produk longgar, tidak detil dan belum mencakup seluruh ketentuan dalam fatwa, maka akan membuka peluang improvisasi yang besar pula. Improvisasi di lapangan itu bisa benar bisa salah. Jika SDM LKS tidak memiliki pengetahuan syariah yang cukup, besar kemungkinan akan salah.

Oleh Ardiansyah Rakhmadi.