Salah satu yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adalah melalui pembiayaan berbasis jual beli. Pembiayaan berbasis jual beli adalah pembiayaan yang dilakukan melalui akad jual beli dimana pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (bai’ al-mu’ajjal) atau secara cicilan (bai’ bi at-taqshith). Bentuk jual beli yang paling sering digunakan dalam pembiayaan adalah jual beli murabahah dengan pembayaran dilakukan secara cicilan/ bertahap.

Landasan Fatwa DSN

Fatwa DSN telah mengatur skema pembiayaan jual beli, baik secara umum atau spesifik, yang antara lain terdiri dari:

  1. Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli.
  2. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
  3. Fatwa DSN No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah.
  4. Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.
  5. Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’.
  6. Fatwa DSN No. 22/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Istishna’ Paralel.

Melakukan Pembiayaan Jual Beli Dengan Benar

Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembiayaan jual beli tersebut dapat dilaksanakan dengan benar, memenuhi seluruh ketentuan rukun dan syarat akad.

Terdapat tiga tahapan yang harus dilalui dalam pembiayaan Jual Beli. Kita ambil contoh misalnya pembiayaan murabahah, karena paling sering digunakan. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba bagi penjual.

Tiga tahapan tersebut ialah:

Pertama, tahap pengajuan pembelian barang kepada LKS secara murabahah.

Kedua, tahap pembelian barang oleh LKS dari suplier.

Ketiga, tahap penjualan barang kepada nasabah dengan akad murabahah.

Ketiga tahapan diatas harus mendapatkan perhatian dengan tingkat prioritas yang sama, jika tidak, berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam implementasinya. Contoh, jika LKS hanya memberikan perhatian pada tahapan pertama dan ketiga saja, maka dapat terjadi pelanggaran terhadap aspek syariah dimana akad murabahah (step 2) sudah dilakukan pada saat barang belum dibeli dari suplier, baik melalui wakalah ataupun pembelian langsung oleh LKS.

Selanjutnya, agar proses pembiayaan jual beli dapat terlaksana dengan baik dan benar, LKS harus menyiapkan infrastruktur yang memadai yang meliputi:

  • Kebijakan & SOP produk yang detil dan komprehensif, yang mengatur ketiga tahapan dalam pembiayaan jual beli secara terperinci.
  • Sumber daya insani yang mumpuni, memiliki pemahaman syariah yang baik.
  • Struktur organisasi yang mendukung.

Mengapa perlu SOP yang mengatur secara detil setiap tahapan pembiayaan? Hal ini untuk menghindari adanya kesalahan dalam implementasi.

Kemudian, struktur organisasi yang tidak mendukung, akan menyebabkan LKS mengalami kesulitan dalam pelaksanaan proses pembiayaan jual beli, khususnya yang terkait pelaksanaan proses pada tahapan yang kedua sebab boleh jadi seorang marketing akan menghadapi kesulitan jika harus melakukan proses pembelian barang sendiri tanpa adanya support dari bagian lainnya.

Oleh: Ardiansyah Rakhmadi

Artikel https://ardiansyahrakhmadi.com