Antara Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional, mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Diantaranya adalah:

1. Akad

Pada proses transaksinya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan berbagai macam jenis akad sesuai dengan kebutuhan nasabah atau customernya. Termasuk dalam transaksi pembiayaannya. Pada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK), seluruh transaksinya menggunakan akad pinjaman (qardh) yang mengandung riba. Kecuali pada layanan yang bersifat jasa seperti transfer atau yang sejenisnya.

LKS mengambil keuntungan dari akad-akad yang bersifat mu’awadhah (pertukaran) seperti jual beli dan sewa atau bagi hasil yaitu musyarakah atau mudharabah sehingga LKS tidak mengambil keuntungan dari transaksi yang menggunakan akad qardh sebagaimana yang terjadi di LKK.

2. Proses Transaksi

Karena dalam proses bisnisnya menggunakan akad yang berbeda dengan LKK, maka proses transaksi di LKS pun akan berbeda sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Proses transaksi pembiayaan di LKK terkesan lebih sederhana karena obyeknya adalah uang dengan menggunakan akad pinjaman ribawi. Sementara di LKS obyek akadnya akan bergantung dengan jenis akad yang digunakan. Dalam akad jual beli murabahah, obyeknya adalah barang. Dalam akad ijarah/ sewa atas rumah, obyeknya adalah manfaat dari rumah yang disewa dan dalam akad bagi hasil musyarakah, obyeknya adalah usaha yang dijalankan dan keuntungan yang dibagihasilkan.

3. Konsekuensi Hukum & Penyelesaian Sengketa

Karena menggunakan akad yang berbeda, maka konsekuensi hukum dan penyelesaian sengketa dalam LKS dengan LKK jelas akan sangat berbeda.

Misalnya, ada dua orang nasabah sama-sama memberikan agunan berupa tanah dan bangunan. Nasabah 1 di LKS mengambil pembiayaan dengan akad musyarakah untuk modal kerja dan nasabah 2 di LKK mengambil pinjaman untuk modal kerja. Lalu sama-sama mengalami gagal bayar.

Dalam konteks LKS, apakah LKS langsung dapat mengeksekusi agunan milik nasabah 1 sebagai pengelola usaha? Jawabannya tidak karena pada dasarnya, agunan di dalam akad musyarakah hanyalah untuk menjamin keamanahan nasabah sebagai pengelola atau menjamin pengembalian modal LKS apabila nasabah melakukan wanprestasi. Ada tiga kategori wanprestasi berdasarkan fatwa DSN.

Kita lihat ketentuannya berdasarkan fatwa DSN No. 105:

a. Pengelola (nasabah) tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena ta’addi (melanggar kewenangan), tafrith (lalai) atau mukhalafat al-syuruth (menyalahi perjanjian).

b. Pemilik Modal tidak boleh meminta Pengelola untuk menjamin pengembalian modal.

c. Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari Pemilik Modal.

d. Pemilik Modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal.

e. Dalam hal usaha mengalami kerugian sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, Pengelola wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena ta’addi, tafrith atau mukhalafat al-syuruth.

f. Dalam hal pembuktian diterima oleh Pemilik Modal, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Pemilik Modal.

g. Dalam hal pembuktian tidak diterima oleh Pemilik Modal, perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi.

Dalam konteks LKK, tentu kita sudah memahami prosesnya karena sifatnya hanya hutang piutang saja. Dengan contoh diatas, kita bisa melihat jelas perbedaan konsekuensi hukum dan penyelesaian sengketanya.

Oleh Ardiansyah Rakhmadi

Artikel ardiansyahrakhmadi.com