Dalam lembaga keuangan syariah (LKS), akad musyarakah untuk modal kerja merupakan salah satu akad yang jarang digunakan.  Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yang sering muncul, diantaranya:

  1. LKS sering mengalami kesulitan untuk meminta laporan realisasi pendapatan dari nasabah sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
  2. Nasabah berkeberatan untuk memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah dan pendapatan yang dihasilkan pada periode perhitungan bagi hasil.
  3. Sistem pembukuan LKS terkait pembiayaan musyarakah yang tidak memadai.

Untuk mengatasi beberapa persoalan diatas, anda dapat melakukan beberapa tips sukses pembiayaan musyarakah untuk modal kerja:

  1. Pastikan pihak LKS telah memberikan edukasi yang cukup kepada nasabah tentang pembiayaan musyarakah yang bersifat bagi hasil, baik dari aspek filosofis maupun teknis implementasinya.
  2. Pastikan calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan musyarakah bersedia untuk diberikan pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah dan bersedia untuk berbagi hasil atas pendapatan yang diperoleh dari usahanya. Dalam hal ini anda perlu memberikan simulasi cashflow bagi hasil, pada saat posisi pendapatan yang semakin meningkat maupun pada saat posisi pendapatan menurun. Untuk poin 1 dan 2 ini, sangat disarankan LKS memiliki dokumen checklist yang memastikan terpenuhinya poin 1 dan 2 dimana dokumen checklist tersebut dapat menjadi syarat kelengkapan dokumen untuk diajukan ke komite pembiayaan di LKS.
  3. Pastikan calon nasabah bersedia untuk memberikan laporan pendapatan setiap bulannya atau sesuai dengan periode bagi hasil. Apabila nasabah telah menyatakan keberatannya, maka proses pemberian pembiayaan musyarakah kepada calon nasabah harus dihentikan.
  4. LKS wajib memastikan tidak ada persyaratan yang ditetapkan oleh komite pembiayaan yang menyalahi ketentuan syariah. Contohnya, komite pembiayaan mensyaratkan bahwa nasabah harus memberikan bagi hasil kepada LKS senilai expected rate tertentu yang telah ditetapkan oleh komite pembiayaan. Persyaratan semacam ini adalah persyaratan yang batil dan melanggar ketentuan syariah.
  5. Sistem pembukuan LKS harus telah dapat melakukan pencatatan atas pembiayaan musyarakah termasuk proses perhitungan bagi hasilnya.

Apabila poin 1 hingga 5 telah dipastikan pemenuhannya, maka pembiayaan musyarakah akan berjalan dengan baik. Selanjutnya LKS dapat memfokuskan diri memastikan bahwa nasabah yang diberikan pembiayaan musyarakah telah mengelola usaha yang menjadi obyek musyarakah secara sehat.

Oleh Ardiansyah Rakhmadi

Artikel ardiansyahrakhmadi.com