Sistem fractional reserve telah menyebabkan dunia perbankan konvensional mengalami banyak gejolak dan krisis. Di Amerika Serikat misalnya, pernah mengalami bank panics di tahun 1873, 1884, 1890, 1893, dan 1907. Bahkan Federal Reserve sebagai garda terakhir gagal menyelamatkan Amerika dari krisis terburuk sepanjang sejarahnya yang terjadi pada tahun 1930-an. Peristiwa itu dikenal dengan istilah “The Great Depression (Garcia dkk., 2004). Salah satu faktor pendorong terjadinya the great depression tersebut adalah penerapan sistem fractional pada dunia perbankan.

Sebenarnya para ahli telah mengetahui kelemahan dari sistem ini sejak lama. Bahkan pasca terjadinya the great depression di Amerika, sekelompok ekonom yang terafiliasi dengan Chicago University mengajukan sebuah proposal reformasi atas dunia perbankan yang disebut sebagai Chicago Proposal. Inti dari proposal Chicago adalah menyeru kepada dunia perbankan untuk kembali kepada sistem full reserve (Garcia dkk., 2004).

Selain dari Chicago, terdapat beberapa penggagas lain yang menyerukan kepada dunia perbankan untuk kembali pada full reserve system. Mereka adalah Ludwig Von Mises, F.A. Hayek, Murray R. Rothbard dan Maurice Allais (De Soto, 2006).

Seruan dari para ahli ekonomi tersebut tidak pernah didengar, hingga saat ini. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena prinsip kapitalisme dalam dunia ekonomi lebih menjadi panutan. Sayangnya, perbankan syariah pun hingga saat ini masih mengikuti konsep fractional reserve. Maka tidaklah mengherankan apabila banyak pihak yang melontarkan kritik dengan menyatakan bahwa bahwa bank syariah masih merupakan kepanjangtanganan dari sistem kapitalis.

Padahal, apabila bank syariah mau kembali kepada fitrah dan manhaj yang benar dengan kembali pada sistem full reserve, kendala-kendala yang selama ini menghambat perbankan syariah dalam mengimplementasikan ketentuan syariah akan terselesaikan. Sebab hambatan itu muncul karena bank syariah masih mengikuti pola fractional reserve dalam operasionalnya.

Lalu, bagaimana bank syariah dapat merubah sistem operasionalnya menjadi full reserve system?

Untuk dapat merubah pola fractional reserve dalam perbankan syariah menjadi full reserve system, secara garis besar ada dua hal mendasar yang harus dilakukan. Pertama terkait aspek non teknis, dan kedua terkait aspek teknis. Artikel ini akan membahas aspek non teknis yang harus dilakukan oleh bank syariah.

Pertama: Melakukan Perubahan Paradigma

Harus kita sadari bersama bahwa bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional. Diantara perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa syariat Islam mengharuskan bank syariah untuk beroperasional berdasarkan prinsip-prinsip sektor riil. Permasalahannya, paradigma yang tertanam dalam konsep fractional reserve adalah bahwa bank hanya bertindak sebagai intermediary institution. Paradigma ini pada akhirnya mengganggu fungsi sektor riil yang seharusnya dijalankan oleh setiap bank syariah. Fungsi sektor riil ini menuntut bank syariah untuk bertindak lebih dari sekedar sebagai intermediary institution saja.

Pada akhirnya, gangguan tersebut pada tingkatan tertentu dapat menyebabkan ketidakmampuan bank dalam mengimplementasikan akad-akad syariah di dalam operasionalnya.

Ketika ketidakmampuan itu terjadi, akan muncullah kritikan-kritikan dari masyarakat yang menganggap bahwa operasional bank syariah sesungguhnya tidaklah berbeda dengan bank konvensional, sebab bank syariah tidak benar-benar sedang menjual barang kepada nasabahnya, tidak benar-benar menyewakan barang atau tidak benar-benar sedang berkongsi atau berbagi hasil, namun hanya sekedar meminjamkan uang seperti halnya bank konvensional.

Oleh sebab itu, untuk bisa menjalankan bank syariah sesuai dengan karakteristiknya, dibutuhkan paradigma yang benar. Agar bank syariah bisa dijalankan dengan paradigma yang benar, dibutuhkan kesadaran yang tinggi dan kerjasama dari semua pihak yang meliputi pemerintah sebagai regulator, masyarakat, para pemegang saham dan manajemen bank, karena merubah paradigma konvensional yang sudah baku dalam dunia perbankan tidaklah mudah.

Sebagai regulator, pemerintah harus bisa memberikan payung hukum yang jelas dan kuat bagi bank syariah untuk beroperasional dengan berbasis pada sektor riil. Disamping itu pemerintah harus menyiapkan regulasi yang jelas pula agar lembaga-lembaga pemerintah dapat bekerjasama dengan bank-bank syariah, sesuai dengan aturan syariahnya.

Sehingga, jangan sampai terjadi banyak lembaga pemerintah yang tidak mau menempatkan dananya di bank syariah karena imbal hasil yang bersifat fluktuatif, tidak seperti bunga yang bersifat diketahui dan tetap (fixed) sesuai kesepakatan. Sehingga mereka khawatir terkena pasal tentang korupsi jika menempatkan dananya di bank syariah karena imbal hasilnya yang berfluktuatif. Contoh lainnya, permasalahan pajak dalam pembiayaan murabahah yang tidak kunjung selesai-selesai.

Kemudian dari sisi masyarakat, harus bisa menerima bahwa bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Menghendaki hal-hal yang sama (terkait teknis perbankan) antara bank syariah dengan bank konvensional adalah kemustahilan. Sehingga diperlukan kesediaan masyarakat untuk berbagi hasil ketika menempatkan dananya di bank syariah atau berjual beli dalam pembiayaannnya. Mungkin jual beli dalam prosesnya, nampak lebih rumit ketimbang proses kredit di bank konvensional yang hanya berbasis pinjaman berbunga.

Demikian pula pemegang saham dan manajemen bank syariah, harus mau menyadari bahwa lembaga yang mereka kelola bukanlah lembaga keuangan konvensional. Untuk itu pengelola bank syariah harus mau merubah paradigma bank yang selama ini melekat pada perbankan konvensional, bahwa bank syariah bukan sekedar lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, akan tetapi bank syariah adalah lembaga keuangan yang berbasis pada sektor riil. Sehingga, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada pendekatan sektor riil dan bukan sektor keuangan semata.

Inilah pentingnya mengapa pemegang saham harus memilih manajemen bank syariah yang mempunyai komitmen kesyariahan yang tinggi, disamping kompetensinya di bidang keuangan. Ketika manajemen bank syariah mempunyai komitmen syariah yang tinggi, secara otomatis mereka akan memilih karyawan-karyawan yang mempunyai komitmen kesyariahan yang tinggi pula. Dengan demikian, akan mudah bagi bank syariah untuk melakukan penyamaan paradigma pada seluruh manajemen beserta karyawannya.

Kedua: Kesediaan Untuk Berubah

Ketika kita berbicara mengenai kesediaan untuk berubah, berarti kita berbicara mengenai komitmen. Tanpa adanya komitmen yang kuat, maka akan sulit bagi bank syariah untuk melakukan transformasi dari sistem fractional reserve menjadi full reserve system.

Oleh: Ardiansyah Rakhmadi

Artikel ardiansyahrakhmadi.com