Pada awal mulanya di masa Romawi dan Yunani Kuno, sistem perbankan yang berlaku adalah sistem titipan. Artinya, Bank tidak pernah menyalurkan dana nasabah yang disimpan di Bank. Sehingga kapanpun nasabah menghendaki, maka dengan mudah nasabah dapat mengambil dananya. Demikian pula bagi bank. Bank sama sekali tidak terpapar risiko likuiditas, karena bank tidak menyalurkan dana nasabah penabung. Sistem seperti ini, dikenal dengan istilah full reserve system atau sistem pencadangan penuh.

Jesus Huerta De Soto dalam bukunya Money, Bank Credit and Economic Cycles, mengutip sebuah dokumen kuno yang menyebutkan bahwa pada masa Yunani dan Romawi kuno, tindakan menyalurkan dana tabungan nasabah oleh bank adalah tindakan yang ilegal yang dikategorikan sebagai perbuatan fraud dan pelakunya mendapatkan hukuman dari pengadilan.

Motif apa (pada masa Yunani & Romawi kuno) yang membuat bank menyalurkan dana tabungan nasabahnya? Mengutip pernyataan De Soto dalam bukunya, jawabannya adalah karena rasa tamak. Saat itu, Bank melihat bahwa ternyata dana yang ditabung oleh para nasabahnya begitu banyak dan tidak setiap hari para nasabah tersebut mengambil uang mereka. Kalaupun ada yang ditarik, jumlah jumlahnya tidak besar. Akhirnya karena tergiur untung yang besar, secara diam-diam bank menggunakan dana tabungan nasabah untuk dipinjamkan kepada orang lain dengan sistem bunga. Untuk mengamankan sisi likuiditasnya, bank hanya menggunakan/ meminjamkan sebagian dari dana tabungan nasabahnya. Sebagian yang lain digunakan sebagai cadangan apabila ada nasabah yang akan mengambil dananya.

Singkat cerita, perbuatan yang dulunya ilegal bahkan dikategorikan sebagai perbuatan fraud oleh pengadillan di masa Yunani dan Romawi kuno, akhirnya kemudian dilegalkan. Sejak saat itulah sistem full reserve yang awalnya berlaku dalam perbankan berubah menjadi sistem fractional reserve atau sistem dengan pencadangan sebagian. Di Indonesia, pemberlakuan sistem fractional reserve, ditandai dengan adanya kebijakan GWM (Giro Wajib Minimum).

GWM adalah simpanan minimum (rupiah/valas) yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di BI yang besarannya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga (DPK). Besaran GWM pada November 2015 adalah rupiah 8,0% dan valas 8,0% (wartaekonomi, 2015).

Apa dampak dari penerapan fractional reserve dalam sistem perbankan?

Ada beberapa dampak yang muncul ketika bank menerapkan sistem fractional reserve.

Pertama, sistem fractional reserve menyebabkan adanya pengkaburan makna menabung dan memunculkan ketidakseimbangan pada posisi keuangan bank.

Menabung adalah menyimpan uang untuk tidak dikonsumsi pada jangka waktu tertentu untuk suatu keperluan dimasa yang akan datang. Keperluan tersebut bisa bersifat konsumtif ataupun produktif dalam bentuk investasi atau modal kerja. Ketika bank menerapkan sistem fractional reserve, berarti bank menggunakan sebagian dana tabungan nasabah untuk dipinjamkan. Bagi nasabah, merelakan uangnya yang ditabung di bank untuk dipinjamkan kepada pihak lain, berarti menyetujui adanya risiko bahwa terdapat kemungkinan dana yang ditabungkan tidak dapat ditarik kembali. Risiko seperti ini sebenarnya hanya akan terjadi jika nasabah menginvestasikan uangnya ke sektor usaha, bukan ketika menabung.

Kedua, penerapan sistem fractional reserve mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam neraca keuangan bank, antara sisi liabilitas dengan sisi aset. Dari sisi liabilitas, bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana nasabah kapanpun mereka ingin mengambilnya. Sementara itu disisi aset, jangka waktu pengembalian uang yang dipinjam oleh nasabah peminjam bersifat jangka panjang.

Dari ketidakseimbangan ini muncullah risiko ketidakmampuan bank untuk mengembalikan dana tabungan jika terjadi penarikan dana secara besar-besaran dan bersamaan oleh para nasabah (rush). Risiko ketidakmampuan bank untuk membayar dana tabungan akibat peminjaman dana tabungan kepada nasabah lain ini disebut sebagai risiko likuiditas.

Salah satu strategi umum yang dilakukan oleh bank untuk mengelola risiko likuiditas adalah dengan penambahan jumlah modal dan menerapkan regulasi yang sangat ketat dengan prinsip more and more atau more of the same. Walaupun tidak ada yang keliru dengan prinsip tersebut namun, terus menerus menambah modal dan memperketat regulasi yang ada, tidaklah menyelesaikan problematika yang sesungguhnya di dalam perbankan (Garcia, Cibils dan Maino, 2004).

Ketiga, sistem fractional reserve menyebabkan terjadinya proses money creation dalam perbankan. Apa itu money creation?

Apa itu money creation? Untuk mudahnya kita lihat ilustrasi berikut:

Seorang nasabah, sebut saja A, menabung di Bank senilai 1 juta rupiah. Maka bank akan mencatat bahwa A memiliki dana tabungan senilai 1 juta rupiah.

Bagi bank, dana si A, merupakan sumber dana yang dapat disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. Dana nasabah yang dapat disalurkan kembali, dicatat dalam pos keuangan bank yang bernama liabilitas. Bagi bank, uang tunai yang ditabung oleh A, juga diakui sebagai harta kekayaan. Oleh karena itu, bank juga mencatatnya sebagai aset yang berupa uang tunai (kas).

Cerita selanjutnya, datang si B, ke Bank. B hendak mengajukan pinjaman senilai 500 ribu. Setelah disetujui, maka Bank akan mencairkan dana pinjaman ke B. Bagaimana cara bank memberikan uang pinjamannya kepada B? Perhatikan, disinilah proses penciptaan uang dimulai!

Bank akan menyerahkan uang pinjaman kepada B melalui rekening tabungan B di Bank. Sekarang, B mempunyai uang di tabungannya senilai 500 ribu. Dalam hal ini, A akan mengatakan bahwa ia mempunyai uang ditabungan sebesar 1 juta dan B juga mengatakan bahwa ia memiliki uang di tabungan senilai 500 ribu. Jika seandainya A dan B tidak segera menggunakan uangnya, maka bank akan mengatakan bahwa ia mempunyai sumber dana senilai 1,5 juta untuk disalurkan! Sudahkah anda lihat keajaibannya? Mari kita putar sekali lagi.

C datang kepada Bank untuk mengajukan pinjaman senilai 500 ribu. Kemudian bank memberikan pinjamannya dengan memasukkan ke rekening tabungan C. Sekarang, C mengatakan bahw ia memiliki uang di tabungannya senilai 500 ribu. Demikian pula B, ia mengatakan bahwa ia mempunyai uang sebesar 500 ribu. A pun mengatakan bahwa ia mempunyai uang sebesar 1 juta! Padahal, berapakah uang tunai yang dimiliki bank? Jika diasumsikan bank tidak mempunyai modal, sesungguhnya bank hanya mempunyai uang tunai sebesar 1 juta yang berasal dari si A!

Dari ilustrasi diatas, kita melihat bagaimana bank bisa menggandakan uang dari 1 juta, menjadi 2 juta. Bahkan secara teorinya, bank bisa menggandakan suplai uang hingga 10 kali lipat!

Bagaimana jika A, B dan C mengambil uangnya secara bersamaan? Jawabannya, bank akan collapse alias bangkrut. Karena sebenarnya ia hanya mempunyai sumber uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Inilah yang akan terjadi jika terjadi rush. Rush adalah penarikan uang besar-besaran oleh nasabah secara bersamaan. How fragile our banking system is!

Ketika Bank syariah lahir, bank syariah dihadapkan pada situasi yang sulit karena harus berhadapan dengan sistem bunga dan fractional reserve yang menjadi penggerak munculnya proses money creation dalam sistem keuangan. Sementara masyarakat muslim di Indonesia membutuhkan layanan keuangan syariah segera, untuk melepaskan diri dari jeratan riba.

Lalu apa pengaruh keduanya bagi bank syariah yang baru saja lahir saat itu?

Bagaimana perbankan konvensional yang berporos pada bunga dan fractional reserve memberikan pengaruh terhadap bank syariah di saat bank syariah lahir?

Sebelum kita melihat bagaimana perbankan konvensional memberikan pengaruh terhadap bank syariah di saat bank syariah lahir, ada baiknya kita flashback ke belakang sejenak.

Kemunculan sebuah bank dengan menyandang nama Islam diawal pendiriannya, menimbulkan diskusi yang panjang diantara para ulama dan cendekiawan muslim. Diskusi-diskusi tersebut bahkan belum terhenti dan masih berlangsung hingga sekarang. Antara pro dan kontra. Disamping itu muncul pula pertanyaan-pertanyaan yang bersifat skeptis. Diantara pertanyaan-pertanyaan skeptis yang muncul ialah, “Apakah bank bisa beroperasional sesuai dengan syariat Islam? Apakah istilah bank tersebut relevan untuk digunakan? Tidakkah pendirian bank Islam hanya akan menjadi kepanjangtanganan dari sistem kapitalis semata?” Dan masih banyak pertanyaan lainnya.

Kita perlu memahami bersama bahwa pada awal mulanya bank atau lembaga keuangan lain yang sejenis adalah sebuah sistem keuangan yang dibuat dan lahir karena adanya kebutuhan manusia terhadap jasa penyimpanan uang atau harta dan jasa pengiriman uang kepada pihak lain. Dua kebutuhan ini tidak dipungkiri merupakan kebutuhan bagi semua orang, dibelahan dunia manapun dan telah ada sejak dahulu, khususnya ketika era dimana uang sudah mulai digunakan. Termasuk pula adanya kebutuhan seseorang atas bantuan keuangan dari pihak lain, merupakan kebutuhan yang telah ada sejak lama.

Oleh karena itu jika kita melihat kepada sejarah peradaban di dunia Islam dan di luar Islam, akan kita temukan bahwa lembaga keuangan atau pihak tertentu yang mempunyai kedua fungsi tersebut diatas (penyimpanan & pengiriman uang) memiliki latar sejarahnya masing-masing. Permasalahan timbul tatkala sistem keuangan di luar Islam yang berporos pada riba mendominasi.

Dalam sejarah Islam, praktek penitipan uang dan benda berharga lainnya kepada pihak lain serta pengiriman uang, telah berlangsung sejak masa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, karena dikenal sebagai orang yang jujur dan terpercaya, mempunyai banyak titipan barang berharga dari kaum Quraisy. Hal ini bisa kita ketahui bahwa pada saat sebelum hijrah ke Madinah, Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada para pemiliknya. Ibnu Ishaq meriwayatkan:

“…dan tidak ada seorang pun yang mengetahui saat Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam keluar (berangkat berhijrah) kecuali Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Ash-Shiddiq dan keluarganya. Saat itu Ali diperintahkan untuk tetap tinggal dan mengembalikan seluruh harta benda yang dititipkan kepadanya. Sebab saat itu semua orang di Mekah yang takut pada keamanan atas harta bendanya, menitipkan hartanya kepada Rasul, karena kejujuran dan keamanahannya.” (Ibnu Katsir, 1998).

Sementara dari kalangan sahabat Rasul, Zubair bin ‘Awwam termasuk yang dikenal sebagai pihak dimana orang-orang biasa menitipkan harta mereka kepadanya.

Dari riwayat Abdullah bin Zubair diketahui bahwa ketika Zubair wafat terbunuh ia meninggalkan hutang. Hutang tersebut adalah berasal dari seseorang yang menitipkan uangnya kepada Zubair. Zubair menerima titipan berupa uang dari pihak lain dengan syarat menjadikannya sebagai pinjaman tanpa bunga dari orang tersebut kepada Zubair karena ia khawatir uang yang dititipkan akan hilang (Al-Ashbahani, 1996).

Lembaga keuangan syariah, mengalami periode perkembangan yang pesat diantaranya pada periode Abbasiyyah,

Pada masa Abbasiyyah terjadi peningkatan besar-besaran pada volume perdagangan antara Abbasiyyah dan negeri-negeri lain di timur dan Afrika. Aktivitas perdagangan yang tinggi tersebut mendorong dibangunnya pelabuhan-pelabuhan Islam beserta lembaga kepabean (jumrukiyyah) dan keuangan (mashrafiyyah) di dalamnya. Salah satu yang terbesar adalah pelabuhan Iskandariyyah.

Mashrafiyyah dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menyimpan uang mereka, menukar dan sebagai perantara untuk kepentingan pembayaran atas transaksi yang dilakukan. Mashrafiyyah dikelola oleh sekelompok orang yang disebut dengan Jahabidzah. Praktek mashrafiyyah ini diduga telah dimulai sejak masa khalifah Al-Manshur dengan Kuffah sebagai kota yang dikenal memiliki banyak mashrafiyyah. (Al-‘Alam Al-Islami Fi Al-‘Ashri Al-‘Abbasi, Dr. Hasan Ahmad Mahmud & Dr. Ahmad Ibrahim Asy-Syarif Hal. 211-214). Bahkan travelling check pun yang disebut suftajah, telah dikenal pada masa Abbasiyyah.

Disamping itu, pada masa kekhalifahan, kaum muslimin telah menerapkan sistem pengamanan atas harta yang mereka miliki dalam perjalanan dengan menggunakan batu mulia, disamping penggunaan suftajah.

Kaum muslimin mulai banyak mengenal tentang batu mulia ketika mendapatkan banyak rampasan perang dari Kerajaan Persia. Selain sebagai perhiasan, batu mulia tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana pengaman dalam perjalanan jauh yang dilakukan oleh kaum muslimin saat itu.

Dalam buku Tarikh At-Tamaddun Al-Islami yang ditulis oleh Jarhi Zidan (1921) disebutkan:

“Banyak dari mereka (kaum muslimin) yang menggunakan batu-batu mulia sebagai ganti dari uang dalam jumlah yang besar apabila mereka hendak melakukan perjalanan panjang yang membutuhkan dana sebesar ribuan dinar misalnya. Maka sebagai ganti dari membawa uang emas dan perak, mereka membawa batu-batu mulia karena lebih mudah membawanya didalam kantong. Apabila telah sampai di negeri yang dituju, mereka menjual batu-batu permata itu (dengan dinar/dirham) kemudian membelanjakannya sebagaimana orang-orang saat ini.” (At-Tarikh At-Tamaddun Jilid 5 Hal. 128).

Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat melihat bagaimana sistem perekonomian dalam peradaban Islam dibangun atas dasar sistem ekonomi yang bebas dari riba, maysir dan gharar serta hal-hal yang diharamkan lainnya.

Disamping itu sepanjang sejarahnya, sebelum sistem perbankan mulai masuk ke dalam masyarakat muslim, dalam sistem keuangan Islam tidak dikenal adanya proses money creation.

Sebaliknya peradaban di luar Islam yang digerakkan oleh bangsa Romawi, Yunani dan Yahudi, semuanya menjadikan riba sebagai poros ekonomi mereka. Sejarah mencatat bahwa kaum Yahudi yang berada di Thaif dan Madinah merupakan kaum yang menyebarkan praktek riba di Jazirah Arab (Yunus Al-Mashri, 2001).

Beberapa praktek riba yang sering dilakukan pada masa itu oleh kaum Yahudi diantaranya adalah:

1. Peminjaman uang dinar dan dirham dengan jangka waktu tertentu, dengan adanya kesepakatan atas tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam sesuai kesepakatan (Al-Jashash, Ahkam Al- Qur’an).

2. Peminjaman uang dimana si pemberi pinjaman akan mengambil tambahan berupa riba yang harus dibayar setiap bulan oleh peminjam. Adapun pokok pinjaman dikembalikan oleh si peminjam pada saat jatuh tempo. Jika pada saat jatuh tempo si peminjam tidak dapat mengembalikan pokoknya, maka pemberi pinjaman akan menaikkan jumlah riba yang harus dibayar (Al-Jashash, Ahkam Al Qur’an).

3. Peminjaman uang dimana apabila si peminjam tidak bisa mengembalikan pinjamannya saat dilakukan penagihan, maka pemberi pinjaman akan melipatgandakan hutang yang harus dibayar pada tahun berikutnya. Sehingga hutang 100 akan menjadi 200, jika penagihan berikutnya belum mampu membayar, maka tahun berikutnya akan dinaikkan kembali dari 200 menjadi 400, dan seterusnya (At-Thabari, 1980).

4. Peminjaman uang dimana si pemberi pinjaman akan mengatakan kepada orang yang meminjam saat jatuh tempo: “tambahkan kepadaku riba, maka aku akan memperpanjang jangka waktu pinjamanmu” (Ibnu Katsir, 1981).

Kegemaran orang Yahudi dalam mengambil riba seperti diatas, diabadikan di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 160 dan 161:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah (160).

dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (161)”

Sementara itu dalam sejarah peradaban Yunani dan Romawi kuno, praktek riba juga lazim terjadi dengan adanya bunga yang dikenakan pada setiap pinjaman. Bahkan kemudian – sebagaimana telah dibahas sebelumnya – adanya penerapan bunga inilah yang telah mendorong para bankir saat itu dengan secara diam-diam menyalurkan dana para nasabah yang menitipkan uangnya.

Dalam dokumen Trapezitica yang ditulis oleh Isocrates pada tahun 393 Sebelum Masehi, ia menjelaskan bahwa seorang kliennya yang akan melakukan perjalanan jauh, menitipkan ke sebuah Bank yang bernama Passio. Setelah menyelesaikan perjalanannya, ia kembali ke Bank tersebut untuk mengambilnya. Sang klien dari Isocrates terkejut sebab Bank Passio memberitahukan kepadanya bahwa dana sedang tidak tersedia di Bank. Saat itulah ia mengetahui bahwa bank secara diam-diam telah menggunakan dananya untuk dipinjamkan kepada pihak lain. Bahkan, saat itu Bank Passio juga meminta kepada klien dari Isocrates untuk tidak melaporkan perbuatannya ke pengadilan dengan tuduhan berbuat fraud. Bank berjanji akan segera mengembalikan dana yang telah digunakan (De Soto, Money, Bank Credit & Economic Cycles).

Sistem perbankan mendapatkan momentumnya ketika negara-negara di Eropa, menggunakan bank untuk membiayai kebutuhan mereka dalam berperang. Dan pada saat itu, sistem fractional reserve telah menjadi sistem yang legal dalam praktek dunia perbankan.

Bank mulai mendapatkan bentuknya, sejak kemunculan Bank of Venice (sekarang di Italia), lebih dari 700 tahun yang lalu. Ketika itu pemerintah setempat terlibat peperangan dan mengalami kekurangan dana. Untuk memenuhi kebutuhannya, pemerintah menggunakan instrumen bank untuk mengumpulkan dana nasabah sebagai sumber pinjaman. Setelah itu, berdirilah bank yang sejenis di Genoa, Barcelona di awal abad ke-15, Amsterdam dan Hamburg di awal abad ke-17 (The History of Banks, Richard Hildreth, 2001). Adapun prototype dari perbankan modern dimotori oleh Bank of England yang berdiri tahun 1694.

Pada perkembangan selanjutnya, hampir seluruh penghimpunan, perputaran dan pengiriman uang dalam berbagai macam bentuknya, dikuasai oleh perbankan. Termasuk peminjaman uang dengan riba.

Diketahui bahwa salah satu penyebab runtuhnya Kekhilafahan Turki Usmani adalah lilitan hutang ribawi akibat penerbitan obligasi internasional oleh Turki Usmani dengan bantuan para bankir Yunani (Minoglou, Greek Diaspora Bankers of Constantinople and Ottoman State Finance). Pada tahun 1881 Turki Usmani mengumumkan kebangkrutannya dan dengan terpaksa menerima campur tangan pihak luar atas penyelesaian hutang-hutangnya (Gormez, Banking in Turkey).

Persinggungan dengan negara-negara eropa telah membuat Turki Usmani membuka kesempatan bagi pendirian bank-bank konvensional di sebuah wilayah bernama Galata. Pendirian bank-bank konvensial tersebut, tidak lepas dari pengaruh hadirnya para bankir Yunani di wilayah Galata (Gormez, Banking in Turkey).

Ditengah sistem perbankan ribawi yang sudah begitu mengakar di dalam tatanan sistem keuangan dunia, perbankan syariah kemudian dilahirkan dengan sebuah harapan yang sangat besar: mampu menjadi solusi bagi masyarakat muslim untuk keluar dari jeratan transaksi ribawi. Karena harus diakui bahwa hampir seluruh orang saat ini tidak bisa melepaskan diri dari melakukan transaksi di perbankan. Paling tidak, hanya untuk kebutuhan mentransfer uang kepada pihak lain.

Secara konsep, bank syariah di desain untuk mampu melakukan transaksi yang sesuai dengan koridor syariat. Khususnya di Indonesia, UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 dengan tegas menyatakan:

Pasal 2:

“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”

Pasal 24:

Bank Umum Syariah/ UUS dilarang: “melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah.”

Namun demikian, sistem fractional reserve yang berlaku pada dunia perbankan nampaknya memiliki pengaruh yang sangat kuat. Bagi perbankan syariah, fractional reserve telah menyebabkan perbankan syariah secara umum menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Bank Syariah menggunakan dana tabungan wadiah untuk disalurkan kepada para nasabah pembiayaan. Pada saat yang sama nasabah penabung dapat menarik dana titipannya tersebut sewaktu-waktu sesuai yang dikehendaki.

Demikian pula untuk produk tabungan mudharabah (bahkan deposito mudharabah), nasabah dapat sewaktu-waktu menarik dana investasinya tersebut sesuai yang dikehendaki.

Hal ini sesuai dengan prinsip fractional reserve dimana antara aset dan liabilitas tidak memiliki ketersambungan. Disatu sisi nasabah penabung merasa dirinya sebagai penyimpan (bukan sebagai pihak yang meminjamkan uang kepada bank untuk disalurkan), akan tetapi sebaliknya bank tidak merasa dirinya sebagai sebagai penerima titipan namun lebih sebagai peminjam dana nasabah untuk disalurkan.

Akibatnya, dalam konteks perbankan syariah, nasabah penabung dan deposan yang berakad mudharabah dengan bank syariah, tidak bisa merasakan posisinya sebagai investor atau shahibul mal. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan pool of fund yang diterapkan oleh bank syariah. Dengan menerapkan sistem pool of fund, bank syariah mencampurkan seluruh dana nasabah penabung dan deposan yang ada di liabilitas (tanpa melihat jenis akad dan jangka waktu investasi) ke dalam satu wadah/ tempat.

2. Kondisi pertama diatas, membuat bank menetapkan jangka waktu penempatan dana investasi dengan akad mudharabah lebih pendek daripada jangka waktu pembiayaan. Walhasil bank syariah terpapar risiko likuiditas.

Adanya risiko ini seringkali membuat nasabah besar menekan bank syariah untuk memberikan nisbah spesial kepadanya atau bahkan imbal hasil yang berdasarkan rate tertentu sebagaimana halnya bunga. Jika tidak, maka ia akan menarik dananya.

Sebaliknya, terkadang bank syariah tergiur untuk menawarkan nisbah spesial atau bahkan rate tertentu sebagaimana halnya bunga untuk secara cepat membesarkan liabilitas dan asetnya kepada nasabah potensial demi menghindari dari risiko likuiditas atau hanya agar terlihat cantik di akhir tahun.

Maka kita melihat bagaimana terjadinya tarik menarik dana dari bank konven ke syariah, syariah ke konven atau antar bank syariah hanya untuk me-make up dirinya di akhir tahun. Hal ini secara terus menerus berulang setiap tahunnya sehingga menyeret bank syariah ke dalam lingkaran setan yang tidak pernah berhenti.

3. Pencairan dana pembiayaan mudharabah/ musyarakah ke dalam rekening nasabah yang diakui oleh bank sebagai bagian dari likuiditasnya kembali.

Sistem fractional reserve mempunyai prinsip bahwa semua dana yang berada di liabilitas, dapat diakui sebagai sumber dana pinjaman. Karena pengaruh ini, bank syariah belum memisahkan antara rekening pencairan dana pembiayaan mudharabah atau musyarakah dari liabilitasnya. Dampaknya, bisa menyebabkan terjadinya penyalagunaan dana dan kekacauan dalam pembukuan bank.

Mari kita ambil contoh. A membuka tabungan mudharabah senilai 100 juta. Pada posisi ini, A sebagai shahibul mal (pemilik dana) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Kemudian A mengajukan pembiayaan mudharabah sebesar 50 juta. Setelah disetujui dan berakad, bank mencairkan dana pembiayaan mudharabah sebesar 50 juta sehingga dana di rekening tabungan mudharabah A bertambah menjadi 150 juta. Sampai disini, dapatkah anda jelaskan siapa yang menjadi shahibul atas dana 50 juta yang ada di rekening tabungan mudharabah nasabah?

Problem lainnya adalah, penerapan kebijakan sebagaimana disebutkan pada poin 1 dan 2 diatas menimbulkan permasalahan paradigma. Baik paradigma dari manajemen dan karyawan bank ataupun paradigma dari para nasabah.

Dunia perbankan konvensional/ribawi yang menerapkan pola fractional reserve, mempunyai paradigma khas yang telah terbentuk secara terstandar dan sama di dalam pikiran masing-masing pelaku atau praktisi (karyawan) serta orang-orang yang biasa bersinggungan dengan lembaga keuangan tersebut, dalam hal ini adalah para nasabah.

Paradigma yang telah terbentuk pada perbankan konvensional adalah paradigma bahwa bank hanyalah sebagai lembaga perantara (intermediary institution) yang digerakkan oleh bunga sebagai generator utama untuk menghasilkan suatu keuntungan. Paradigma ini pada akhirnya sangat berpengaruh terhadap bentuk dan mekanisme operasional bank.

Dengan cara pandang diatas, paradigma yang terbentuk pada dunia perbankan menjadi berlawanan dengan paradigma yang terbentuk pada dunia sektor riil.

Dalam sektor riil, untuk mendapatkan keuntungan, seorang developer harus bersusah payah terlebih dahulu untuk mengurus seluruh perizinan dan surat-surat legalitas yang diperlukan. Setelah itu, ia harus membangun rumah atau bangunan yang tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Barulah setelah rumah selesai, ia bisa menjualnya. Kalaupun ia mulai memasarkan pada saat rumah belum berdiri, tugas dan tanggungjawabnya belum selesai sampai ia menyelesaikan pembangunan rumahnya.
Jika dilihat, berapa jumlah developer saat ini yang ada di Indonesia? Tentu jawabannya adalah sangat banyak. Mengapa banyak orang mau menjadi developer padahal apabila dilihat dari prosesnya, waktu yang dibutuhkan oleh seorang developer untuk mendapatkan keuntungan sangatlah panjang dan membutuhkan pekerjaan yang tidak sedikit. Jawabannya adalah karena memang seperti itulah pekerjaan seorang developer. Apakah hal itu merugikan? Bila merugikan, tidak akan ada orang yang mau menjadi developer.
Ketika orang akan terjun ke dunia developer, dia menyiapkan dirinya dengan paradigma yang sesuai, yaitu paradigma yang sama yang ada di benak setiap developer.

Secara konsep, bank syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip sektor riil sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan di dalam fatwa majelis ulama. Dengan demikian bank syariah dituntut memiliki perangkat operasional dan manajemen serta paradigma yang berbeda dengan bank konvensional.

Jadi untuk memperbaiki semuanya ini, Bank syariah mau tidak mau harus kembali pada konsep full reserve system.

Oleh: Ardiansyah Rakhmadi

Artikel ardiansyahrakhmadi.com